Ketua Kopri PMII Unimal: “Perempuan Berdaya Hari Ini Adalah Pondasi Kuat Bagi Bangsa di Masa Depan”

 

LTN, Lhokseumawe, 9 Juli 2025 — Ketua Korps PMII Puteri (KOPRI) Komisariat Universitas Malikussaleh (UNIMAL), Sahabat Fauziana, menegaskan pentingnya posisi perempuan sebagai aktor perubahan dalam menentukan masa depan bangsa. Dalam berbagai kesempatan, Fauziana selalu menekankan bahwa perempuan tidak hanya layak duduk di barisan pendukung, melainkan harus berada di garda terdepan proses pembangunan sosial, pendidikan, hingga transformasi digital.

Menurut Fauziana, sejarah telah menunjukkan bahwa kemajuan sebuah bangsa sangat ditentukan oleh kualitas kaum perempuannya. “Kalau kita ingin melihat bagaimana masa depan sebuah bangsa, maka lihatlah bagaimana kondisi dan peran perempuannya hari ini,” tegas Fauziana.

“Percayalah, ketika perempuan bangkit dan berdaya, maka sesungguhnya kita sedang menyiapkan pondasi bangsa yang kokoh untuk masa depan,” . Baginya, perempuan bukan sekadar pelengkap dalam pembangunan, tetapi justru menjadi pusat transformasi nilai-nilai luhur di tengah keluarga dan masyarakat.

Di bawah kepemimpinannya, KOPRI PMII UNIMAL terus mendorong penguatan kapasitas kader perempuan, baik dalam aspek intelektual, sosial, maupun literasi digital. Program-program seperti pelatihan kepemimpinan perempuan, diskusi isu gender, hingga kampanye literasi digital telah dijalankan sebagai upaya mempersiapkan kader perempuan yang siap berkontribusi lebih luas bagi masyarakat.

“Perempuan adalah madrasah pertama bagi generasi penerus. Jika perempuan cerdas, kritis, dan berdaya, maka kita telah menanamkan benih peradaban yang baik. Ini yang akan memengaruhi arah bangsa di masa depan,” ujar Fauziana.

Ia juga mengingatkan pentingnya ruang aman dan dukungan bagi perempuan untuk berkembang. 

Baca juga |Pendidikan di Aceh Masih Perlu Perjuangan Serius

                      Seminar Kepemudaan Lintas Organisasi Univrsitas Malikussaleh: Pemuda Hari Ini adalah Pemimpin Masa Depan

Tantangan seperti stereotip gender, kekerasan verbal maupun digital, hingga rendahnya kepercayaan pada kemampuan perempuan masih menjadi pekerjaan rumah bersama. Oleh karena itu, Fauziana berharap gerakan perempuan, khususnya melalui KOPRI PMII UNIMAL, dapat menjadi lokomotif perubahan pola pikir masyarakat agar lebih progresif dan adil gender.

Sahabat Fauziana menutup pernyataannya dengan pesan kuat, “Jangan pernah meremehkan dampak satu langkah kecil yang dilakukan perempuan hari ini. Dari langkah-langkah itulah akan lahir perubahan besar yang bisa mengguncang masa depan bangsa.”

Kehadiran KOPRI PMII UNIMAL dengan berbagai program pemberdayaannya diharapkan tidak hanya bermanfaat bagi internal kader, tetapi juga mampu menginspirasi organisasi lain untuk semakin memperkuat peran perempuan dalam setiap lini pembangunan bangsa.

Klik Formulir pendaftaran anggota Wartawan Media LTN

Klik Pendaftaran MAPABA PMII RAYA

Seminar Kepemudaan Lintas Organisasi Univrsitas Malikussaleh: Pemuda Hari Ini adalah Pemimpin Masa Depan

 

LTN, Lhokseumawe, 7 Juli 2025 — Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Komisariat Universitas Malikussaleh (Unimal) menggelar kegiatan diskusi kepemudaan dengan tema “Pemuda Hari Ini, Pemimpin Masa Depan” pada Minggu (6/7) di Aula Walikota Lhokseumawe. Kegiatan ini dihadiri puluhan kader PMII Unimal serta anggota organisasi mahasiswa di lingkungan Universitas Malikussaleh seperti Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Komisariat Pertanian Universitas Malikussaleh dan Himpunan Mahasiswa Labuhanbatu Utara (HIMALABURA) Lhokseumawe – Aceh Utara.

Dalam kegiatan tersebut, Ketua PMII Komisariat Universitas Malikussaleh, Andika Pranata Ginting, tampil sebagai narasumber utama. Dalam paparannya, Andika menekankan pentingnya menyiapkan kualitas diri sejak dini agar pemuda mampu memegang estafet kepemimpinan di masa depan.

“Pemuda adalah aset utama bangsa. Jika kita ingin melihat seperti apa wajah Indonesia di masa yang akan datang, maka lihatlah bagaimana kualitas pemudanya hari ini. Karena itulah, kita harus terus mengasah intelektualitas, memperkuat karakter, dan memperluas wawasan agar kelak siap menjadi pemimpin yang membawa perubahan,” ujar Andika.

Lebih lanjut, ia juga mengajak kader PMII serta mahasiswa Unimal untuk aktif berorganisasi dan terlibat dalam kegiatan sosial. Menurutnya, proses belajar kepemimpinan tidak hanya diperoleh di ruang kelas, tetapi juga melalui pengalaman langsung dalam mengelola organisasi, mengadvokasi kepentingan masyarakat, serta membangun jejaring yang luas.

Kilk juga | https://forms.gle/nZ4UAqiUNUrwAwoXA

Ketua Panitia, Muhammad Arif, dalam laporannya menyampaikan bahwa tujuan kegiatan ini adalah untuk membangkitkan semangat kepemudaan di kalangan mahasiswa. “Kita menginginkan pemuda yang mendapatkan kesempatan berkuliah di perguruan tinggi dan bergabung dalam berorganisasi memiliki kesadaran bahwa kita adalah calon-calon pemimpin yang akan menentukan arah bangsa ini ke depan,” ujarnya.

Diskusi berlangsung interaktif dengan berbagai pertanyaan dan pandangan kritis yang disampaikan oleh peserta. Kegiatan kemudian ditutup dengan pembacaan doa bersama dan sesi foto bersama seluruh peserta sebagai bentuk komitmen untuk terus bergerak dan mengasah diri menjadi pemimpin masa depan.

PMII RAYON LAMA : Tanah Wakaf Blang Padang, Warisan Kesultanan Aceh Sebelum Indonesia Merdeka

 

LTN,Banda Aceh|Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Rayon Laksamana Malahayati UIN Ar Raniry Banda Aceh (PMII LAMA UINAR)mendesak pemerintah pusat dan TNI untuk segera mengembalikan tanah wakaf Blang Padang kepada Masjid Raya Baiturrahman. Tanah tersebut merupakan tanah wakaf peninggalan masa Kesultanan Aceh, jauh sebelum Indonesia merdeka.

Ketua PMII RAYON LAMA, Sahabat Muhammad Afif Irvandi El Tahiry, menegaskan bahwa perihal tanah Blang Padang bukan sekadar urusan kepemilikan fisik semata, melainkan menyangkut persoalan agama dan sejarah dari Aceh.

Aceh telah hadir lebih dahulu sebelum Indonesia ini berdiri. Tanah wakaf Blang Padang adalah warisan Sultan Aceh yang diperuntukkan bagi kemaslahatan umat di Aceh melalui Masjid Raya Baiturrahman. Maka tidak etis jika saat ini tanah wakaf itu justru dikuasai oleh pihak tertentu tanpa ada bukti yang jelas," katanya, Minggu (06/07/2025).

Muhammad Afif juga menilai, jika ada pihak yang mengatakan bahwa tanah tersebut pernah dikuasai Belanda, alasan itu sama sekali tidak sesuai. "Belanda datang ke Aceh sebagai penjajah dan perampas. Maka apa makna kemerdekaan jika tanah wakaf yang jelas-jelas milik umat, justru masih dianggap sebagai warisan dari kolonial penjajah?" tegasnya.

Baca juga|PMII RAYON LAMA UIN AR RANIRY ZIARAH PADA MAKAM PAHLAWAN NASIONAL & WALI ACEH

                   PMII Rayon Lama UIN Ar Raniry Apresiasi Terhadap Pemerintah Jalan Pada Daerah Kecamatan Krueng Barona Jaya

                    Tanah Blang Padang Wakaf Kepada Umat, PMII Rayon Laksamana Malahayati Minta Presiden Prabowo untuk Bertindak

la mencontohkan bagaimana di Arab Saudi, tanah wakaf Aceh sampai saat ini masih terjaga dan manfaatnya tetap dirasakan oleh rakyat Aceh. Seharusnya dalam negeri sendiri, kata Afif, pemerintah dan TNI lebih menghormati tentang hukum dan sejarah.

“Ini persoalan agama. Tanah wakaf wajib dikelola untuk kepentingan umat, demi kemakmuran, kemaslahatan, dan pemeliharaan Masjid, bukan untuk kepentingan pihak tertentu. Oleh sebab itu, demi menjaga harmoni dan menghormati hukum serta sejarah Aceh, tanah Blang Padang seharusnya segera diserahkan sepenuhnya tanpa syarat kepada Badan Kemakmuran Masjid Raya Baiturrahman,” tegasnya.

PMII Rayon LAMA juga mengingatkan, meskipun kondisi Aceh saat ini aman dan damai pasca MoU Helsinki, persoalan Tanah Blang Padang tetap menjadi luka sejarah yang melekat dalam ingatan masyarakat Aceh. Jika tidak diselesaikan secara adil, persoalan ini tidak akan pernah padam dan akan terus muncul dari generasi ke generasi.

“Rakyat Aceh hari ini hidup secara damai bersama dengan TNI, tidak ada persoalan. Jangan sampai karena perihal tanah wakaf ini, keharmonisan itu terganggu. Lebih baik pemerintah pusat dan TNI mengabulkan suara rakyat Aceh dan juga menyerahkan Tanah Blang Padang ini kepada Masjid Raya Baiturrahman, agar manfaatnya kembali dirasakan seluruh umat, sesuai peruntukan asalnya,” tutup Muhammad Afif.

_____________________________________________

PMII RAYON LAMA UIN AR RANIRY ZIARAH PADA MAKAM PAHLAWAN NASIONAL & WALI ACEH

 

LTN, Banda Aceh|Ketua Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Rayon Laksamana Malahayati UINAR

(PMII Rayon LAMA Uin Ar Raniry), Sahabat Muhammad Afif Irvandi El Tahiry mengatakan, Alhamdulillah kami bersama Mahasiswa dan Dewan Guru Dayah berkunjung ziarah ke Makam Pahlawan Nasional Tgk Chik Di Tiro dan Wali Aceh Paduka Yang Mulia Dr. Tgk Hasan Di Tiro yang berlokasi di Gampong Manggra, Kecamatan Indrapuri, Kabupaten Aceh Besar. Berkata beliau kepada Awak Media Hari Sabtu (05/07/2025)

Afif juga menambahkan, agenda ziarah ini untuk kita mengingat kembali sejarah Aceh yang lampau, baik pada masa melawan Belanda maupun pada masa Gerakan Aceh Merdeka di masa Paduka Yang Mulia Dr. Tgk Hasan Di Tiro.

Ketua Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Rayon Laksamana Malahayati,Sahabat Muhammad Afif Irvandi El Tahiry, Berharap untuk seluruh elemen mahasiswa yang ada diseluruh Aceh untuk mengingat kembali sejarah kehebatan dan ketangguhan dari Tgk Chik Di Tiro melawan Belanda dan juga Paduka Yang Mulia Dr. Tgk Hasan Di Tiro memperjuangkan Aceh kepada mata dunia untuk bisa berdiri tegak sendiri tanpa ada yang mengaturnya.

Untuk hal yang demikian seharusnya dari pihak Pemerintah dan lembaga yang terkait untuk membuat agenda tetap yang bertujuan untuk mengingat,menggali serta mengambil hikmah dari perjuangan Tgk Chik Di Tiro dan Paduka Yang Mulia Dr. Tgk Hasan Di Tiro dan juga dari pejuang-pejuang Aceh yang lainnya.

Ia menambahkan,Kalangan Umur Muda saat ini sangat minim akan pengetahuan tentang sejarah. Maka dari itu  kita wajib membuat kegiatan yang bertujuan untuk mengulang kaji sejarah yang pernah terjadi di Aceh.  Aceh ini banyak perjuangan dan perlawanan dalam hal kezaliman dan hal yang melawan dari ajaran Agama. Pungkasnya".

_____________________________________________

PMII Rayon Lama UIN Ar Raniry Apresiasi Terhadap Pemerintah Jalan Pada Daerah Kecamatan Krueng Barona Jaya

 

LTN, Banda Aceh|Ketua Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Rayon Laksamana Malahayati UINAR

(PMII Rayon LAMA Uin Ar Raniry), Sahabat Muhammad Afif Irvandi El Tahiry mengatakan, saya sangat mengapresiasi setinggi-tingginya terhadap pemerintah yang sudah cepat tanggap terhadap pengaspalan Jalan dalam Kawasan Meunasah Intan menuju Spbu Cot Irie. Alhamdulillah jalan pada kawasan ini sudah tahap finalisasi diaspal secara penuh.Berkata beliau kepada Awak Media Hari Kamis (03/07/2025)

Afif juga menambahkan, bersyukur kepada Dewan Perwakilan Rakyat Kota(DPRK) Aceh Besar Dapil Kecamatan Krueng Barona Jaya  beserta lembaga pemerintah yang terkait yang sudah menanggapi serius akan perihal tentang jalan ini dengan segera memperbaiki jalan ini agar cepat baik dan aman ketika dilewati oleh kendaraan masyarakat serta Mahasiswa.

Baca juga| Paham PMII Komisariat UIN Ar-Raniry Untuk Sikap Terkait Polemik Status Tanah Wakaf Blang Padang di Banda Aceh

Ketua Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Rayon Laksamana Malahayati,Sahabat Muhammad Afif Irvandi El Tahiry, Berharap untuk seluruh jalan Kawasan Aceh Besar agar Bagus dan Indah serta diaspal secara bagus jangan sampai ada lagi keluhan dari masyarakat terhadap jalan yang berlubang dan tidak Bagus.

Baca juga| Tanah Blang Padang Wakaf Kepada Umat, PMII Rayon Laksamana Malahayati Minta Presiden Prabowo untuk Bertindak

Ini semua berkah dan perjuangan dari seluruh elemen Masyarakat,Pemuda,Guechik,Imuem Mukim dan juga Elemen OKP Mahasiswa atas terlaksana perbaikan jalan pada kawasan ini. Semoga kedepan nya Lembaga Pemerintah dan juga lembaga OKP Mahasiswa bisa menjadi mitra dan partener pemerintah dalam merespon dengan cepat terhadap keluhan dari masyarakat yang ada di Aceh Besar.Pungkasnya".

Paham PMII Komisariat UIN Ar-Raniry Untuk Sikap Terkait Polemik Status Tanah Wakaf Blang Padang di Banda Aceh

 

LTN, Banda Aceh| Ketua Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Komisariat UIN Ar-Raniry Banda Aceh(PMII UINAR)Sahabat Muhammad Ikram menyatakan bahwa Blang Padang adalah tanah yang diwakafkan untuk kepentingan Masjid Raya Baiturrahman. Karena itu, ia meminta Presiden Prabowo Subianto segera bertindak untuk mengembalikan tanah itu kepada nazir yang sah.

Baca juga| PMII Minta Presiden Prabowo Kembalikan Tanah Wakaf Blang Padang kepada Umat

Pernyataan tentang pengelolaan tanah wakaf menurut Menteri Agama RI, Prof. Dr. H. Nasaruddin Umar, bahwa tanah wakaf hanya dikelola oleh nazir yg sah sesuai syariat Islam.

Ketua Kaderisasi dan Pemberdayaan PMII PK UIN Ar-Raniry Sahabat Muhammad Afif Irvandi El Tahiry menegaskan sikap bahwa persoalan ini bukan hanya soal administrasi, tetapi menyangkut amanah syariat. Ia juga menyebutkan bahwa dukungan penuh untuk pengembalian tanah wakaf Blang Padang kepada Rakyat Aceh, serta mengajak dari Gubernur Aceh, DPRA, MPU Aceh, Imam Mesjid Raya Baiturrahman,Akademisi, OKP mahasiswa, serta tokoh-tokoh ormas Islam untuk bersatu untuk mengambil kembali hak Tanah Wakaf ini.

"Ini momen penting bagi Bapaj Presiden Prabowo untuk menunjukkan komitmennya kepada Aceh, sebagaimana beliau lakukan dalam kasus empat pulau di Singkil. Jangan sampai harapan umat ini diabaikan oleh beliau," ujarnya.

PMII UIN Ar-Raniry juga mengapresiasi respons positif dari Bapak Pangdam Iskandar Muda yang membuka ruang dialog terkait isu ini.ini menunjukkan TNI di Aceh kini lebih responsif terhadap isu sosial-keagamaan di Aceh.

Di akhir pernyataannya, Pengurus Komisariat PMII UIN Ar-Raniry Banda Aceh berharap dengan secepatnya agar Bapak Presiden Prabowo segera menginstruksikan langkah konkret demi menyelesaikan persoalan tanah wakaf Blang Padang sesuai aturan syariat Islam dan regulasi pertanahan nasional.

"Sudah ada dasar syari'ah dalam hal ini, serta sudah ada pernyataan sikap dari Kementerian Agama. Kini tinggal menunggu ketegasan Presiden dan diterbitkannya surat resmi terkait status tanah wakaf Blang Padang.

Tanah Blang Padang Wakaf Kepada Umat, PMII Rayon Laksamana Malahayati Minta Presiden Prabowo untuk Bertindak

 

LTN, Banda Aceh|Ketua Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Rayon Laksamana Malahayati Fakultas Ushuluddin & Filsafat UIN Ar-Raniry Banda Aceh(PMII Rayon LAMA), Sahabat Muhammad Afif Irvandi El Tahiry menyatakan sikap tegas terkait polemik status tanah wakaf Blang Padang di Banda Aceh.

Baca juga | Mahasiswa Peduli Dayah Menggelar Diskusi Perihal Kepemimpinan Islam dalam Bingkai Al-Qur'an

Menurutnya, tanah ini merupakan tanah dari wakaf umat Islam Aceh yang harus segera dikembalikan kepada nazir atau pemilik yang sah, dalam hal ini Masjid Raya Baiturrahman Banda Aceh.

Baca juga|MABES UIN AR-RANIRY MENYOROTI PERIHAL JALAN PADA SIMPANG 7 ULEE KARENG,LAMREUNG

Pernyataan ini disampaikan Sahabat Muhammad Afif menyusul sikap resmi Menteri Agama RI, Prof Dr H Nasaruddin Umar, yang menegaskan bahwa tanah wakaf hanya boleh dikelola oleh nazir yang sah secara syariat Islam.

"Kami dari Rayon Laksamana Malahayati mendukung penuh sikap Menag RI. Tanah Blang Padang ini ialah tanah wakaf umat. Pemerintah, dalam hal ini Presiden serta Panglima TNI, harus segera merespons aspirasi dari masyarakat Aceh. Ini bukan hanya persoalan administrasi, tapi juga amanah dari syariat Islam," tegas Sahabat Muhammad Afif dalam keterangannya kepada Media, Rabu(02/07/2025).

Sahabat Muhammad Afif juga menyebutkan bahwa dukungan pengembalian Blang Padang kepada umat semakin meluas. Selain Gubernur Aceh, DPRA, MPU Aceh,Akademisi,OKP Mahasiswa dan tokoh-tokoh ormas Islam lainnya telah menyuarakan hal yang sama.

"Ini adalah momen sangat penting bagi Presiden Prabowo untuk menunjukkan komitmennya kepada Aceh, sebagaimana beliau sudah lakukan dalam kasus pengembalian empat pulau di Singkil. Jangan sampai harapan umat ini diabaikan nya," ujar Sahabat Muhammad Afif.

"Kami melihat ada sinyal positif dari Pangdam Iskandar Muda yang membuka ruang dialog akan hal ini. Ini menunjukkan bahwa TNI di Aceh kini lebih humanis dan responsif terhadap isu perihal sosial keagamaan masyarakat," tambahnya.

Di akhir pernyataannya, Sahabat Muhammad Afif berharap Presiden Prabowo Subianto segera bisa menginstruksikan langkah-langkah konkret untuk bisa melakukan pengembalian tanah wakaf Blang Padang, sesuai amanah syariat dan regulasi pertanahan nasional yang ada .

"Kami berharap keputusan diambil sebelum persoalan ini menjadi polemik berkepanjangan. Sudah ada dasar syariah, sudah ada sikap dari Kementerian Agama. Kini tinggal menunggu ketegasan Presiden serta dikeluarkan nya Surat Resmi perihal Tanah Wakaf Blang Padang". Tutup Sahabat Muhammad Afif.

PMII RAYON HASAN DI TIRO UIN AR RANIRY APRESIASI TERHADAP PEMERINTAH JALAN PADA DAERAH KECAMATAN KRUENG BARONA JAYA

 

LTN,Banda Aceh| Wakil Ketua Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Rayon Hasan Di Tiro UINAR

(PMII Uin Ar Raniry), Muhammad Afif Irvandi El Tahiry mengatakan, saya sangat mengapresiasi setinggi-tingginya terhadap pemerintah yang sudah cepat tanggap terhadap Jalan Kawasan Meunasah Intan menuju Spbu Cot Irie. Alhamdulillah jalan pada kawasan ini sudah diperbaiki untuk tahap awal.

Baca juga |Mabes UIN Ar-Raniry Desak DPRK Banda Aceh Segera Perbaiki Jalan Rusak di Simpang 7 Ulee Kareng

Afif juga menambahkan, bersyukur kepada Dewan Perwakilan Rakyat Kota(DPRK) Aceh Besar Dapil Kecamatan Krueng Barona Jaya beserta lembaga pemerintah yang terkait yang sudah menanggapi serius tentang jalan ini dengan segera memperbaiki jalan ini agar segera baik dan aman ketika dilewati oleh kendaraan.

Wakil Ketua Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Rayon Hasan Di Tiro Uin Ar Raniry Sahabat Muhammad Afif Irvandi El Tahiry,Berharap untuk seluruh jalan Kawasan Aceh Besar agar Bagus dan Indah jangan sampai ada lagi keluhan dari masyarakat terhadap jalan yang berlubang dan tidak Bagus.

Ini semua berkah dan perjuangan dari seluruh elemen Masyarakat,Pemuda,Guechik,Imuem Mukim dan juga Mahasiswa atas terlaksana perbaikan jalan pada kawasan ini. Semoga kedepan nya Lembaga Pemerintah bisa selalu responsif dalam menanggapi keluhan dari masyarakat yang ada di Aceh Besar.Pungkasnya"

Mahasiswa Peduli Dayah Menggelar Diskusi Perihal Kepemimpinan Islam dalam Bingkai Al-Qur'an

 

LTN, Banda Aceh|Mahasiswa Peduli Dayah(MPD) menggelar diskusi pada tanggal 29 Juni 2025 di Warkop Adun Kopi,Aceh Besar.

Kegiatan diikuti oleh para tamu undangan dari Organisasi Mahasiswa.Ketua Panitia Pelaksana Diskusi, Sahabat Muhammad Irvandi , dalam keterangannya mengatakan bahwa diskusi ini membahas tema “Fenomena Pemimpin Yang Melenceng Dari Agama Islam”.

Tujuan diskusi adalah agar mahasiswa mengetahui tentang sebenarnya esensi pemimpin itu dalam islam sebenarnya bagaimana, Politik Dan Propaganda dalam Islam, sebenarnya Politik Dan Propaganda itu wajib apalagi dalam Islam."Ujarnya.

Narasumber diskusi Sahabat Arif Zakiyul Mubarak., S.Ag, Sahabat Muhammad Wahyu Siregar, Sahabat Muhammad Afif Irvandi El Tahiry, merupakan pakar dalam hal kepimpinan organisasi baik dalam kampus maupun diluar kampus.

Pemateri diatas mengatakan, banyak sekali blunder pada pemimpin Islam pada masa sekarang,mulai daripada sistem dinasti pada lembaga pemerintah maupun dinas. Ini harus kita atasi dengan melihat sistem Politik Nabi Muhammad Shallahu 'Alaihi Wassalam dan sahabat-sahabat nya serta Ulama. Ulama bermain politik akan tetapi politik yang dimainkan politik yang diajarkan dalam Agama Islam.

Sahabat Muhammad Afif Irvandi El Tahiry., S.H mengatakan, pemimpin sekarang ini sudah lewat koridor Ajaran agama Islam. Seperti pemimpin harus adil,jujur dan amanah pada saat ini susah mencari yang bisa seperti ini.Pungkasnya".

Muhammad Wahyu Siregar menambahkan, pemimpin itu bukan memakai sistem bos tetapi memakai sistem leader yakni yang mengayomi semuanya baik dalam organisasi maupun diluar organisasi.

Arif Zakiyul Mubarak, S.Ag mengatakan, Esensial pemimpin Islam dalam zaman ini sangat krisis moral dan sangat parah, banyak menggunakan Agama Islam sebagai obat penenang untuk memberikan dampak aman kepada Umat Islam,padahal nyatanya itu tidak Ada.

Baca juga|Seorang Pemimpin Harus Bisa Memperbaiki Bahasa, Baru Bisa Memperbaiki Daerah

Pemantik diskusi Teuku Syauqi Muafa Rafif menyatakan, seharusnya pemimpin ini menjadi contoh untuk seluruh umat dalam pemerintah maupun luar pemerintah  serta harus menjunjung tinggi Nilai pancasila bukan lari jauh dari nilai tersebut.

Baca juga|PMII Komisariat UIN Ar-Raniry Menggelar Diskusi Perihal Agama bersama Imam Muda Mesjid Sabang

Sahabat Naayela Faiza selaku moderator berpendapat,apapun cerita dalam hal pemimpin harus mengikuti Al-Qur'an dan Hadis serta sumber Hukum Islam yang lainnya agar selamat dalam dunia dan akhirat. Untuk apa selamat di dunia tapi tidak selamat di Akhirat. Dunia tempat kita mencari bekal untuk akhirat,maka dari itu berbuat baik lah untuk bekal saldo kita di Akhirat kelak nanti.

Majelis Pembela Dayah mengajak untuk seluruh rakyat,akademisi,ulama dan mahasiswa agar untuk bisa bergandeng tangan dalam membenahi sistem kepemimpinan Islam ini agar menjadi lebih baik dan sesuai ajaran Agama Islam Allah Ta'ala. 

Semoga semakin banyak ruang diskusi seperti ini dan bisa berkolaborasi dengan pihak Pemerintah,Dewan Perwakilan Rakyat baik Tingkat Aceh,Kota maupun Kabupaten. Selama ruang diskusi terbuka dan bermusyawarah dengan pihak terkait yang punya kekuatan di pemerintah agar bisa membuat sistem Politik Kepemimpinan sesuai Ajaran Islam.

MABES UIN AR-RANIRY MENYOROTI PERIHAL JALAN PADA SIMPANG 7 ULEE KARENG,LAMREUNG

 

LTN, Banda Aceh | Ketua Bidang Polhukam Mahasiswa Aceh Besar UINAR (Mabes Uin Ar-Raniry) Muhammad Afif Irvandi El Tahiry mengatakan,kerusakan jalan pada kawasan Simpang 7 Ulee Kareng menuju lamreung sudah sangat berbahaya disebabkan lubang-lubang yang besar pada jalan tersebut. Apalagi jika sedang musim hujan air yang tergenang dalam  jalan tidak nampak, sehingga rawan terjadi kecelakaan pada kawasan ini. Berita diwawancarai pada hari Jum'at, 27 Juni 2025

Afif juga menambahkan, seharusnya Dewan Perwakilan Rakyat Kota(DPRK) Banda Aceh Dapil Ulee Kareng dan Lamreung, untuk bisa menanggapi serius tentang jalan ini, kami tidak mau ada korban kecelakaan pada kawasan tersebut. Seharusnya mereka yang berada pada Dapil ini, turun lapangan serta mengecek apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Jangan tunggu ketika sudah ada kecelakaan pada jalan jni,baru mereka datang turun untuk melihat lokasi jalan rusak tersebut.Mari kita mencegah kecelakaan ini dengan cara kita bersatu padu dan merangkul Dewan Perwakilan Rakyat Kota(DPRK) Banda Aceh untuk memperbaiki jalan-jalan pada Simpang 7 Ulee Kareng, Kota Banda Aceh.

Polhukam Mabes Uin Ar-Raniry  menuntut dengan tegas terhadap Dewan Perwakilan Rakyat Kota(DPRK) Banda Aceh untuk segera memperbaiki serta menindak lanjuti terhadap jalan ini. Dan juga meninjau dan melihat jalan-jalan yang rusak di Kecamatan lain,bukan hanya pada Daerah Simpang 7 Ulee Kareng.

Baca juga|Jalan Provinsi Aceh Tidak Seindah Dengan Yang Kita Lihat

Muhammad Afif Berharap agar segera tuntas dengan segera proses perbaikan jalan ini, kami dari masyarakat ingin jalan pada daerah ini Bagus dan aman pada saat dilewati dan semoga bisa didengar dan ditindak lanjuti oleh Anggota Dewan yang ada pada dapil ini,karena ini semua untuk kebutuhan masyarakat bukan untuk kebutuhan pribadi saya sendiri. Pungkasnya"

___________________________________________

PMII Komisariat UIN Ar-Raniry Menggelar Diskusi Perihal Agama bersama Imam Muda Mesjid Sabang

 

LTN, Banda Aceh| Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia UIN Ar-Raniry (PMII UINAR) akan menggelar diskusi pada tanggal 25 Juni 2025 di Warkop Bos Kupi,Kuta Alam,Banda Aceh.

Kegiatan diikuti oleh para tamu undangan dari PMII USM dan Organisasi Mahasiswa yang lain.Ketua Panitia Pelaksana Diskusi, Sahabat Muhammad Afif Irvandi El Tahiry, dalam keterangannya mengatakan bahwa diskus ini membahas tema “Pergaulan Kaum Muda Mudi di Zaman Milenial Ini”.

Tujuan diskusi adalah agar mahasiswa mengetahui pergaulan yang sangat elit dan meluas di zaman milenial ini.Semakin berubah zaman, maka semakin berubah zaman sistem pergaulan dan cara berkomunikasi.“Secara umum, peserta adalah mahasiswa dari setiap perwakilan kampus yang memiliki komisariat PMII-nya,” ujarnya.

Narasumber diskusi PMII UIN Ar-Raniry adalah Tuan Guru Tgk. Muchtar Andika merupakan ahli dalam bidang Agama serta Imam Muda pada Mesjid Sabang. Menggunakan Tema Diskusi“Pergaulan Kaum Muda Mudi di Zaman Milenial Ini”.

Beliau mengatakan, di zaman yang sudah canggih akan teknologi serta alat-alat yang lainnya,harusnya kita bisa memilah memilih mana yang harus kita gunakan secara penuh dan mana hal yang secukupnya saja. Jikalau kita mengikuti akan hawa nafsu pada zaman ini, bisa saja kita akan hancur dan lenyap sebab terlalu Cinta akan pada dunia. 

Ia menambahkan, disini kita butuh ilmu Tasawwuf atau Akhlak agar kita bisa melihat dari kacamata ilmu ini, tidak semua hal yang canggih dalam zaman ini kita harus memiliki nya, semua itu tergantung kebutuhan dan juga manfaat yang dibutuhkan oleh seseorang individu. Pungkasnya".

_______________________________________

PMII UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tercengang Melihat Gibran Menggunakan Cara Represifitas Menanggapi Aksi Kader PMII di Blitar

 

Ketua PK PMII dan ketua bidang kaderisasi PK PMII UIN Ar-Raniry Banda Aceh 

LTN, Banda Aceh|Pengurus Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) merespon upaya represif pasukan pengamanan presiden (Paspampres) yang mengawal Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, merespon aksi sejumlah kadernya di Blitar.

Hal itu disampaikan Ketua Umum Pergerakan Mahasiswa Islam(PMII)UIN Ar-Raniry,Sahabat Muhammad Ikram, perlakuan represif yang dilakukan oleh Paspampres itu seharusnya tidak dilakukan terhadap Ketiga Kader yang menyampaikan aspirasi dan kritikan terhadap Wakil Presiden, Sabtu, 21 Juni 2025.

Ketua Bidang Kaderisasi dan Pemberdayaan, Sahabat Muhammad Afif Irvandi El Tahiry, mengatakan bahwasanya di dalam sebuah negara tidak boleh adanya pembungkaman dan baper terhadap kritikan daripada rakyat terhadap pemerintah, seharusnya Pemerintah itu sangat senang jika diberi kritikan dan saran untuk perubahan yang lebih baik. Bukan nya melakukan sikap represif terhadap Kader PMII Blitar.

Baca juga : Kepala bidang lingkungan guncang Medan, menikah sirih diam-diam

"Yang jelas, yang dilakukan oleh 3 orang itu adalah amanat dari masyarakat yang ingin mengingatkan bentuk cinta serta kasih kepada seorang pemimpin," ujar dia.

Sosok yang karib disapa Sahabat Abon itu menjelaskan, muatan aksi dari 3 kadernya saat Gibran dan iring-iringannya melewati jalan di Blitar, bukan mendorong pemakzulan Wapres.

"Yang diingatkan kan bagian dari apa yang sudah pernah disampaikan, pada konteks ini  Mas Wapres diingatkan kembali, bahwa dalam politik kita semuanya juga mengetahui kalau politik dinasti sangat berbahaya sekali," urai Sahabat Abon."

"Itu kan diingatkan sama masyarakat, sebagai bentuk cinta kasih seperti itu. kenapa justru penerimaannya seperti ini?" sambungnya dengan nada yang sangat keheranan. 

Berdasarkan video yang beredar, 3 mahasiswa yang merupakan kader PMII, membentangkan sejumlah poster pada saat iring-iringan Gibran dalam rangka kunjungan kerja ke Blitar. 

Spanduk yang dibentangkan bertuliskan, "Dinasti tiada henti", "Omon-omon 19 juta lapangan kerja", dan "Semangat terus bualan Mas Wapres Gibran".

Empat Pulau Aceh Masuk Sumut, KOPRI PKC PMII Aceh Dukung Pemerintah Aceh, Nyatakan Penolakan Tegas

 

LTN, Banda Aceh | Polemik pengalihan status empat pulau tak berpenghuni dari Aceh ke Sumatera Utara  yang tertuang dalam Kepmendagri No. 300.2.2-2138 tahun 2025, yang terus bergulir dan memicu gelombang penolakan dari berbagai elemen masyarakat. 

Kali ini, Koprs Pergerakan Mahasiswa Isalam Indonesia (PMII) Putri atau KOPRI PKC PMII Aceh secara tegas menyuarakan sikap menolak keputusan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang dinilai cacat prosedural dan berpotensi menggerus semangat otonomi khusus Aceh.

Ketua KOPRI PKC PMII Aceh, Desi Hartika, menyebut kebijakan pemindahan administratif Pulau Panjang, Lipan, Mangkir Ketek, dan Mangkir Gadang ke wilayah Sumut dilakukan tanpa melalui kajian holistik, tanpa partisipasi publik, dan tanpa mempertimbangkan dampak strategis terhadap kedaulatan sumber daya Aceh.

“Perubahan status ini bukan sekadar teknis administratif. Ini menyentuh jantung identitas dan kedaulatan Aceh. Tanpa kajian sejarah, ekologi, ekonomi, dan tanpa melibatkan publik Aceh, kebijakan ini sangat bermasalah secara hukum maupun moral,” tegas Desi dalam pernyataan resminya, Jumat (13/6).

Desi menyebut kebijakan Kemendagri sebagai bentuk kesalahan administratif yang tidak boleh mengorbankan kedaulatan Aceh. Oleh karena itu, KOPRI PKC PMII Aceh menyampaikan tiga tuntutan utama sebagai langkah korektif terhadap keputusan tersebut:

1. Pencabutan segera regulasi pemindahan pulau oleh Mendagri,

2. Lakukan peninjauan ulang oleh Badan Informasi Geospasial (BIG) terhadap peta yang menempatkan pulau-pulau itu ke Sumut.

3. Keterbukaan data potensi sumber daya alam, termasuk nikel dan migas, yang terdapat di empat pulau tersebut.

Lebih lanjut, Desi menyerukan seluruh elemen masyarakat Aceh untuk tetap rasional dan tidak terprovokasi, namun aktif mengawal kebijakan ini agar tidak menjadi celah perampasan sumber daya.

“Pulau-pulau itu mungkin tidak berpenghuni, tapi mereka menyimpan napas sejarah Aceh dan masa depan anak cucu kita. Kesalahan kebijakan seperti ini tidak boleh dibiarkan berlarut, karena dapat meruntuhkan kepercayaan rakyat pada negara,” tegasnya.

Baca juga  | Pulau-Pulau Aceh "Dicaplok" Sumut? PMII Aceh Desak Gubernur Ungkap Alasan Persetujuan

                       Bara di Perbatasan: Sengketa Empat Pulau Aceh-Sumut dan Bayang-Bayang Kepentingan "Nasional"

                        Mahasiswa Sumut Kecam Sikap Pemprov Soal Empat Pulau Sengketa: Penjajahan Atas Nama Negara

                          Tak Cukup 'Tak Perlu Diperbesar': Demisioner Ketua Umum HMPS-PFS Desak Pemerintah Tuntaskan Batas 4 Pulau Aceh Singkil

Sebagai bentuk komitmen, KOPRI PKC PMII Aceh juga mendesak diberlakukannya moratorium kebijakan hingga dibentuk tim verifikasi batas wilayah yang bersifat independen dan melibatkan unsur pemerintah pusat dan daerah.

“Kami, Kopri PKC PMII Aceh, akan berdiri di garda terdepan untuk memastikan hak Aceh dikembalikan. Dan saya pribadi siap mengawal setiap proses hukum dan administratif yang berlaku,” ungkap Desi.

Pernyataan ini menjadi bagian dari konsolidasi gerakan moral masyarakat sipil Aceh yang terus menuntut keadilan dalam pengelolaan wilayah dan sumber daya, serta mengingatkan bahwa setiap keputusan administratif harus menghormati sejarah, identitas, dan hak konstitusional masyarakat daerah.

Dan kepada pemerintah Aceh, Desi meminta, jika Pemerintah Aceh ingin mengubah keadaan, mereka harus mengangkat isu ini menjadi prioritas strategis, membentuk task force batas wilayah, dan menggunakan segala jalur administratif, politik, dan sosial untuk menekan pemerintah pusat.

“Dengan begitu, Realisasi UUPA dan MoU Helsinki bisa terealisasi dengan benar dan Marwah  daerah Aceh dipulihkan” tutupnya

_________________________________________

Dekonstruksi Kedaulatan Wilayah Maritim: Empat Pulau Aceh Terserap ke Sumut, Gubernur Diminta Ungkap Alasan Persetujuan

LTN, Banda Aceh – 12 Juni 2025

Empat pulau yang selama ini dikenal berada dalam wilayah Aceh Singkil kini secara resmi masuk dalam administrasi Provinsi Sumatera Utara berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia. Hal ini menuai reaksi keras dari Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Aceh.

Keputusan tersebut tertuang dalam Keputusan Mendagri Nomor 300.2.2-2138 Tahun 2025 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan dan Pulau. Dalam keputusan itu, empat pulau yang dimaksud – yaitu Pulau Mangkir Besar (Gadang), Pulau Mangkir Kecil (Ketek), Pulau Lipan, dan Pulau Panjang – dinyatakan masuk ke dalam wilayah administratif Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara.

Ketua PKC PMII Aceh, Teuku Raysoel, menyatakan pihaknya menyesalkan langkah pemerintah pusat yang terkesan gegabah dalam mengambil keputusan strategis tanpa transparansi dan koordinasi memadai dengan pemerintah dan masyarakat Aceh.

“Kami mempertanyakan kepada Gubernur Aceh, atas dasar apa persetujuan itu dilakukan? Apakah karena kedekatan geografis semata pulau-pulau tersebut bisa diklaim oleh Sumut? Atau hanya karena tidak terverifikasi secara administratif oleh Aceh, maka hak atas wilayah bisa diambil begitu saja?” ujar Raysoel dalam keterangan tertulis, Rabu (12/6).

Raysoel menilai langkah pemerintah pusat ini menunjukkan lemahnya posisi Aceh dalam pengelolaan wilayahnya sendiri. Menurutnya, keputusan ini akan berdampak pada banyak aspek, termasuk hilangnya potensi ekonomi maritim, pengelolaan sumber daya alam, dan identitas historis masyarakat Aceh Singkil.

Baca juga : PMII Desak Pemerintah Aceh Tegas Pertahankan Empat Pulau Strategis di Aceh Singkil

                        Tak Cukup 'Tak Perlu Diperbesar': Demisioner Ketua Umum HMPS-PFS Desak Pemerintah Tuntaskan Batas 4 Pulau Aceh Singkil

“Jika pemerintah Aceh diam, maka bukan tidak mungkin hal serupa akan terjadi di wilayah perbatasan lain. Gubernur Aceh Muzakir Manaf dan Wakil Gubernur Fadhlullah harus segera mengambil langkah dan menjelaskan sikap resmi Pemerintah Aceh terhadap keputusan ini,” tegasnya.

Menurut PKC PMII Aceh, tidak ada keuntungan yang bisa didapat dari berpindahnya empat pulau tersebut ke wilayah Sumatera Utara, selain kerugian besar bagi Aceh, baik secara administratif maupun sosial-ekonomi. Sebaliknya, Pemerintah Provinsi Sumut akan mendapatkan keuntungan berupa perluasan wilayah, potensi tambahan pajak, serta akses atas potensi kelautan dan perikanan dari pulau-pulau tersebut.

“Kami menuntut agar Pemerintah Aceh segera menempuh langkah hukum, jika perlu menggugat keputusan ini ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), atau paling tidak mendorong audit ulang verifikasi batas wilayah laut Aceh secara komprehensif,” Tegas Teuku Raysoel.

Sebagai informasi, konflik batas wilayah ini muncul akibat tidak adanya pemutakhiran data jumlah pulau Aceh secara menyeluruh oleh pemerintah daerah. Sementara Sumatera Utara disebut telah memverifikasi keempat pulau itu dalam daftar pulau yang diajukan sejak tahun 2008–2009.

PKC PMII Aceh juga meminta DPR Aceh dan tokoh-tokoh daerah agar kompak turun tangan dan tidak membiarkan keputusan ini menjadi preseden buruk yang akan melemahkan otonomi Aceh di masa depan, "tegas Teuku Raysoel"

“Saya menyerukan kepada seluruh kader PMII Aceh baik di cabang, komisariat, maupun rayon untuk tidak apatis terhadap isu ini. Pengabaian atas kedaulatan wilayah hari ini, adalah warisan ketidakadilan yang akan kita rasakan bersama di masa depan,” tutupnya.

____________________________________