LantasTribunNews| Jakarta – Memasuki 200 hari pemerintahan Kabinet Merah Putih di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research (TII), merilis laporan evaluatif terhadap kinerja para menteri. Hasil studi yang diluncurkan pada Rabu (7/5/2025) itu menunjukkan bahwa partisipasi publik menjadi indikator dengan nilai terendah, hanya sebesar 42,7 persen.
Studi bertajuk “Evaluasi 200 Hari Menteri Kabinet Merah Putih” tersebut menggunakan lima indikator penilaian utama, yakni komunikasi publik (77,6%), capaian kerja (60,9%), kolaborasi (55,7%), konsistensi kebijakan (44,7%), dan partisipasi publik (42,7%).
Direktur Eksekutif TII, Adinda Tenriangke Muchtar, dalam paparan resminya menyebutkan bahwa meski komunikasi publik mencatat nilai tertinggi, indikator ini masih menyimpan sejumlah catatan penting.
“Kecepatan respons terhadap isu-isu penting dan keterampilan komunikasi masih perlu ditingkatkan. Poin tertinggi justru terletak pada sub-indikator pemanfaatan platform media sosial,” kata Adinda.
Namun yang menjadi sorotan utama dalam evaluasi ini adalah rendahnya partisipasi publik dalam proses kebijakan. Menurut Adinda, pola politik yang terlalu sentralistik dan transaksional telah menyulitkan terciptanya partisipasi publik yang inklusif dan bermakna.
“Jabatan publik masih banyak diisi melalui akomodasi politik, bukan melalui meritokrasi. Hal ini berpotensi mengaburkan keterlibatan masyarakat secara aktif dalam pengambilan keputusan,” ungkapnya.
Baca juga Catatan 150 Hari Kabinet Merah Putih, Kerja Sungguh-sungguh untuk Negeri
TII juga menilai bahwa pemerintah perlu membuka akses lebih luas terhadap pelaporan capaian kinerja kementerian agar masyarakat dapat menilai secara objektif dan akuntabel. Hal ini dianggap krusial untuk mendorong transparansi serta perbaikan tata kelola pemerintahan.
Adinda menambahkan, evaluasi terhadap para menteri seharusnya dilakukan secara berkala, menggunakan indikator yang transparan dan akuntabel. Penilaian ini perlu mencakup kapasitas profesional, urgensi peran menteri, dan kesesuaian dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.
Sebagai penutup, TII mendorong pemerintah untuk menyampaikan secara terbuka peta jalan kerja jangka pendek dan penetapan masalah prioritas nasional. Hal ini diyakini akan menyatukan orientasi antara pembuat kebijakan dan masyarakat.
“Partisipasi publik yang bermakna tidak hanya soal ruang untuk menyampaikan aspirasi, tetapi juga mekanisme yang jelas untuk menindaklanjuti kritik kebijakan. Ini penting untuk menjaga kualitas kebijakan publik yang berbasis data, menjunjung HAM dan kebebasan individu, serta memperkuat kolaborasi lintas sektor,” pungkas Adinda.
--------------------------------------------------------------
Redaksi
PENERBIT:LantasTribunNews
DEWAN REDAKSI: Syahrul Amin S.Sos
ACT & Sekertaris LantasTribunNews: Mauladiansya
Bendahara LantasTribunNews:
Alamat Redaksi
Jl. Kedai Runding Durian Kawan, Tanah Munggu,
Gampong Durian Kawan, Kecamatan Kluet Timur,
Kabupaten Aceh Selatan, Provinsi Aceh. Kode Pos 32771
Telepon: 081367638550
Redaksi menerima kiriman tulisan dari pembaca. Tulisan berupa Berita, Opini, Feature, Tajuk, Detik Peristiwa, Kritikan Pemerintah, Politik, Objek wisata, Sejarah, Kesejahteraan dan tulisan bebas lainnya.
Kirimkan ke Email: LantasTribunNews@gmail.com dengan menyertakan biodata diri.
