FMPK-AS : Keputusan Kemendagri Cederai Keistimewaan Aceh

LantasTribunNews, Aceh Singkil, 5 Juni 2025

Empat Pulau Aceh Singkil Diklaim Sumut, FMPK-AS Sebut Mendagri Merampas Wilayah.

Forum Mahasiswa Peduli Kebijakan Aceh Singkil (FMPK-AS) menyatakan penolakan tegas terhadap keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia yang mengesahkan klaim. 

Provinsi Sumatera Utara atas empat pulau yang secara administratif masuk dalam wilayah Kabupaten Aceh Singkil.

Keempat pulau yang dimaksud adalah Pulau Mangkir Besar, Mangkir Kecil, Pulau Lipan, dan Pulau Panjang, yang selama ini tercatat sebagai bagian dari Aceh Singkil baik secara geografis maupun historis. 

Namun, keputusan terbaru dari Kementerian Dalam Negeri menetapkan pulau-pulau tersebut sebagai bagian dari wilayah Sumatera Utara, yang memicu reaksi keras dari berbagai elemen masyarakat Aceh.

Ketua FMPK-AS, Muhammad Yunus, menilai keputusan Mendagri sebagai tindakan sepihak 

yang mencederai semangat perdamaian dan keistimewaan Aceh yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA).

“Ini bukan hanya persoalan batas wilayah, tapi juga penghinaan terhadap konstitusi dan perjanjian damai MoU Helsinki.

 Keputusan ini adalah bentuk perampasan wilayah secara legalistik yang sangat kami tolak,” ujar Yunus  

Menurutnya, tidak ada transparansi dalam proses pengambilan keputusan tersebut. 

Baca juga :Sengketa Empat Pulau, Bobby Ingin Pengelolaan Bersama dengan Aceh

Pemerintah Aceh dan masyarakat Aceh Singkil tidak pernah dilibatkan secara layak, sementara data dan peta yang menjadi acuan justru terkesan manipulatif dan dipaksakan.

FMPK-AS mendesak: Menteri Dalam Negeri mencabut keputusan tersebut secara resmi dan terbuka.

Dilakukan audit ulang oleh pihak independen atas penetapan batas wilayah.

Pemerintah Aceh dan DPR Aceh segera mengambil langkah hukum dan politik yang tegas dan strategis.

“Kami tidak menolak pembangunan atau koordinasi antardaerah. Tapi kami menolak praktik kolonial gaya baru yang menyamar dalam bentuk regulasi,” tambah Yunus.

Rilis ini menjadi bagian dari upaya konsolidasi gerakan mahasiswa dan masyarakat sipil di Aceh Singkil untuk mempertahankan hak atas wilayah mereka. 

FMPK-AS menyatakan akan terus melakukan advokasi, diskusi publik, dan aksi damai untuk menuntut keadilan atas keputusan ini.

Muhammad Yunus – Ketua FMPK-AS saat menyampaikan sikap organisasi terkait konflik wilayah empat pulau.

Oleh: M. Yunus

Fenomena Pengemis di Aceh, Cermin Perubahan Sosial yang Mengkhawatirkan

 

 LantasTribunNews, BANDA ACEH | Fenomena meningkatnya jumlah pengemis dan pengamen di berbagai sudut Kota Banda Aceh dan kabupaten lainnya belakangan ini menjadi sorotan publik.

 Keberadaan mereka yang kian menjamur di simpang-simpang lampu merah, bahkan masuk ke warung-warung dan kafe dengan alunan gitar dan permintaan uang seikhlasnya, memantik keprihatinan masyarakat. Ironisnya, kondisi ini terjadi di tengah ingatan kolektif tentang masa lalu Aceh yang dikenal sebagai tanah para dermawan. 

Sejarah mencatat, masyarakat Aceh pernah menunjukkan semangat memberi yang luar biasa, salah satunya dengan menyumbangkan satu unit pesawat Dakota RI-001 Seulawah kepada pemerintah pusat pada awal kemerdekaan Indonesia. 

Sebuah aksi monumental yang bukan sekadar bantuan materiel, tetapi juga simbol kebesaran jiwa dan solidaritas rakyat Aceh. Namun kini, suasana itu terasa memudar. 

Alih-alih menjadi pihak yang memberi, masyarakat Aceh justru mulai terlihat menengadahkan tangan. Perubahan ini memunculkan pertanyaan besar: apa yang sebenarnya terjadi? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, LantasTribunNews menghubungi Dr. Masrizal, seorang sosiolog Aceh, pada Minggu (1/6/2025).

 Dalam pandangannya, fenomena ini tidak bisa dilepaskan dari persoalan sosial yang lebih luas. “Jika dilihat dari aspek sosiologis, meningkatnya jumlah pengemis di Aceh salah satunya disebabkan oleh faktor kemiskinan yang masih tinggi,” ungkapnya. Ia menambahkan bahwa realitas ekonomi yang tidak mendukung kehidupan layak turut memperparah situasi tersebut.

 Bukan hanya soal pendapatan yang minim, tetapi juga soal peluang untuk mandiri yang makin sulit ditemukan. “Selain itu, akses terhadap lapangan kerja yang sulit juga menjadi pemicu utama. Kedua hal ini saling berkaitan dan berdampak langsung terhadap bertambahnya jumlah pengemis di ruang-ruang publik,” lanjutnya. Lebih jauh, Dr. Masrizal menyoroti adanya pergeseran nilai dan pola kehidupan masyarakat Aceh jika dibandingkan dengan kondisi pada masa lampau.

 “Dulu, masyarakat Aceh dikenal sebagai pihak yang memberi karena ditopang oleh kondisi ekonomi yang relatif kuat dan tersedianya banyak lapangan kerja,” katanya. Kini, menurutnya, realitas itu telah bergeser secara signifikan. 

Struktur sosial dan ekonomi masyarakat tidak lagi berdiri kokoh sebagaimana dahulu. “Namun kini, situasinya berbalik, kita justru lebih sering melihat masyarakat menengadahkan tangan. 

Ini menjadi refleksi bahwa struktur ekonomi dan sosial masyarakat kita telah mengalami perubahan yang cukup mendalam,” pungkasnya. Fenomena ini, jika dibiarkan tanpa penanganan yang serius dari pemerintah dan seluruh elemen masyarakat, berpotensi menimbulkan masalah sosial yang lebih besar di masa mendatang. Bukan hanya soal meningkatnya angka kemiskinan, tetapi juga tentang lunturnya nilai-nilai kemandirian, martabat, dan jati diri masyarakat Aceh yang sejatinya dikenal sebagai pemberi, bukan peminta. _________________________________________  

Redaksi

PENERBIT:LantasTribun News

DEWAN REDAKSI: Syahrul Amin S.Sos

ACT & Sekertaris LantasTribunNews: Mauladiansya 

Alamat Redaksi

Jl. Kedai Runding Durian Kawan, Tanah Munggu,
Gampong Durian Kawan, Kecamatan Kluet Timur,
Kabupaten Aceh Selatan, Provinsi Aceh. Kode Pos 32771
Telepon: 081367638550

Redaksi menerima kiriman tulisan dari pembaca. Tulisan berupa Berita, Opini, Feature, Tajuk, Detik Peristiwa, Kritikan Pemerintah, Politik, Objek wisata, Sejarah, Kesejahteraan, Olahraga dan tulisan bebas lainnya.

Kirimkan ke Email: LantasTribunNews@gmail.com dengan menyertakan biodata diri.