“Desa Danau Tras Digegerkan Dugaan Proyek Tumpang Tindih, Ini Penjelasan Pihak Desa”

 

LTN, Subulussalam Senin tanggal 07/07/2025 Proyek drainase di Desa Danau Tras, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam, menuai sorotan dari masyarakat karena dugaan proyek tumpang tindih.

Pihak desa, yang diwakili oleh Kepala Desa Danau Tras, Pak Banjir, memberikan klarifikasi bahwa proyek tersebut merupakan rehab atau perbaikan drainase yang sudah ada sebelumnya karena sudah rusak total.

Namun, terdapat perbedaan persepsi antara warga dan pihak desa terkait proyek drainase ini. Warga menduga proyek tumpang tindih karena drainase tidak sepenuhnya dibangun baru, sedangkan pihak desa menjelaskan bahwa proyek tersebut merupakan perbaikan drainase yang sudah rusak.

Warga masyarakat meminta pihak Aparat Penegak Hukum (APH) seperti Inspektorat, Tipikor Polres Subulussalam, dan Kejaksaan Negeri Subulussalam untuk melakukan penyelidikan dan audit terhadap laporan masyarakat Desa Danau Tras terkait dugaan penyimpangan proyek drainase.

Tujuan penyelidikan dan audit dana desa danau tras ini adalah untuk memastikan kesesuaian antara dokumen proyek dengan pelaksanaan di lapangan dan memastikan bahwa anggaran digunakan sesuai dengan rencana dan tidak ada penyimpangan serta memastikan bahwa pekerjaan proyek telah dilaksanakan sesuai dengan standar yang ditetapkan.

Dengan demikian, diharapkan dapat memberikan kepastian hukum dan transparansi dalam pengelolaan dana desa di Desa Danau Tras.pungkasnya,

_________________________________________________

Link pendaftarannya 👇 

https://forms.gle/nZ4UAqiUNUrwAwoXA

KPU & Bawaslu Jangan Pasif Setelah Pemilu Usai

 

LTN, Lhokseumawe | Pemilu memang telah usai namun pekerjaan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) belum boleh selesai. Keduanya bukan sekadar penyelenggara dan pengawas teknis lima tahunan, tetapi institusi demokrasi yang memiliki tanggung jawab jangka panjang dalam membangun kualitas politik elektoral dan menjaga integritas demokrasi.

Sering kali setelah hiruk-pikuk pemilu selesai terlebih setelah pelantikan. Peran KPU dan Bawaslu nyaris senyap. Mereka seperti kembali ke balik layar, padahal masyarakat masih membutuhkan kehadiran mereka dalam ranah pendidikan politik, evaluasi penyelenggaraan dan penataan sistem elektoral.

Pertama, KPU tidak cukup hanya menyusun dan menjalankan tahapan pemilu. Setelah pemilu, KPU semestinya aktif melakukan evaluasi menyeluruh, menyampaikan laporan terbuka kepada publik, dan menggagas reformasi sistem kepemiluan jika diperlukan. Misalnya, evaluasi soal Daftar Pemilih Tetap (DPT), penyebaran logistik, ataupun mekanisme perhitungan suara berbasis teknologi yang sering kali menimbulkan kebingungan atau kecurigaan.

Kedua, Bawaslu harus terus berperan sebagai penjaga integritas politik, bahkan di luar masa kampanye. Banyak praktik politik transaksional, pelanggaran etika pejabat terpilih, atau ketidaknetralan aparatur negara yang perlu diawasi secara berkelanjutan. Dalam konteks ini, Bawaslu idealnya tidak hanya bertindak reaktif berdasarkan laporan, melainkan proaktif dalam membangun sistem pengawasan partisipatif bersama masyarakat sipil.

Selain itu, peran KPU dan Bawaslu dalam pendidikan politik masih minim. Keduanya cenderung absen dari ruang-ruang diskursus publik pasca pemilu. Padahal, konsolidasi demokrasi membutuhkan pendidikan pemilih yang berkelanjutan, bukan musiman. Masyarakat harus terus diberi pemahaman tentang hak-hak politiknya, mekanisme pengawasan, serta pentingnya partisipasi politik yang cerdas.

Oleh karena itu, pasifnya lembaga KPU dan Bawaslu setelah pemilu menjadi kemunduran demokrasi yang tidak boleh dibiarkan. Demokrasi bukan hanya soal siapa menang dan kalah di bilik suara, tetapi juga soal bagaimana institusi terus bekerja memastikan sistem berjalan jujur, adil, dan transparan di luar momentum elektoral.

Sebagai lembaga negara independen, KPU dan Bawaslu memiliki legitimasi untuk terus aktif di antara dua pemilu. Jika mereka hanya muncul saat pemilu, lalu lenyap begitu kontestasi usai, maka mereka bukan pengawal demokrasi sejati, melainkan sekadar panitia event lima tahunan.

Andri Wahyudi (Pemerhati Kebijakan Publik)

_________________________________________

Deli Serdang Siap Luncurkan 394 Koperasi Merah Putih

 

LTN, Deli Serdang | Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Deli Serdang bersiap meluncurkan program nasional Koperasi Merah Putih sebagai implementasi dari Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan 80.000 Koperasi Merah Putih di seluruh desa dan kelurahan se-Indonesia.

Peluncuran program ini dijadwalkan pada 12 Juli 2025, dan Deli Serdang menargetkan terbentuknya 394 koperasi meliputi 380 desa dan 14 kelurahan di seluruh wilayah administrasi kabupaten.

Kepala Bidang Kelembagaan dan Usaha Koperasi Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Deli Serdang, Nugraha Ari Syahputra, menyatakan bahwa semua persiapan administratif telah rampung. Saat ini, pihaknya hanya tinggal menunggu terbitnya pengesahan badan hukum dari Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham).

“Koperasi Merah Putih di Kabupaten Deli Serdang sudah sampai pada tahap akhir, tinggal menunggu keluarnya badan hukum dari Kemenkumham. Semua tata tertib administratifnya sudah kami penuhi,” ujar Nugraha kepada 1kabar.com, Senin (30/06/2025).

Proses pembentukan koperasi ini diawali dengan Musyawarah Desa (Musdes) khusus di seluruh desa dan kelurahan. Musdes tersebut menjadi sarana pemilihan pengurus koperasi yang nantinya akan bertanggung jawab mengelola dan menjalankan koperasi secara langsung di tingkat desa.

“Prosesnya dimulai dari Musyawarah Desa untuk memilih pengurus koperasi di setiap desa. Setelah itu, dilakukan pengajuan akta pendirian melalui notaris-notaris lokal sebelum disahkan oleh Kemenkumham,” jelas Nugraha.

Program Koperasi Merah Putih merupakan inisiatif strategis dari Presiden H. Prabowo Subianto, yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, menghapus ketergantungan pada tengkulak, serta mendorong ekonomi mandiri dan inklusif.

“Kita ingin koperasi hadir langsung di desa dan kelurahan. Koperasi ini wajib dibentuk karena menjadi solusi konkret untuk kemandirian ekonomi masyarakat serta memberantas praktik tengkulak yang merugikan petani dan pelaku usaha kecil,” tegas Nugraha.

Lebih dari sekadar wadah usaha kolektif, koperasi ini juga diharapkan menjadi sarana pemberdayaan masyarakat dalam sektor pertanian, perdagangan, jasa, hingga pengembangan UMKM berbasis digital.

Program ini disambut positif oleh berbagai elemen, mulai dari pemerintah desa, perangkat kelurahan, hingga masyarakat yang menyambut baik kehadiran koperasi berbadan hukum sebagai solusi ekonomi bersama.

“Kami berharap sebelum tanggal 12 Juli semuanya sudah rampung dan Koperasi Merah Putih bisa langsung beroperasi di seluruh desa dan kelurahan. Ini momen penting untuk kebangkitan ekonomi rakyat dari tingkat paling bawah,” tutup Nugraha.

Dengan kesiapan yang telah mencapai hampir 100 persen, Kabupaten Deli Serdang berpotensi menjadi daerah percontohan nasional dalam pelaksanaan Program Koperasi Merah Putih, sekaligus motor penggerak perekonomian lokal yang adil, mandiri, dan berkelanjutan.

PGE Airlines Maskapai Rasa Partai

 

LTN, Opini| AKHIRNYA ACEH punya bandara baru. Bandara Point A namanya, terletak strategis di Lhoksukon, Aceh Utara. Tak hanya itu, PT Pema Global Energi (PGE) juga meluncurkan pesawatnya sendiri. Sebuah langkah besar, katanya, menuju kemandirian energi dan logistik industri migas. Tapi tunggu dulu jangan buru-buru “beli tiket”. Karena penerbangan ini bukan sembarang penerbangan. Ini bukan maskapai biasa. Ini adalah PGE Airlines  Maskapai Rasa Partai.

Lihatlah ke dalam kokpit perusahaan. Pilotnya berganti tiap kali gubernur baru naik podium; apakah itu gubernur definitif atau yang hanya menjabat sebentar (Pj). Kopilotnya boleh mantan caleg, caleg gagal, kadang relawan, kadang ovonturir politik, bekas anggota DPR Aceh yang tak dipilih rakyat lagi, atau bisa saja kolega senior dari masa kampanye.

Penumpangnya? Tentu saja para loyalis. Kursi kelas satu penuh oleh orang-orang yang lebih akrab dengan janji elektoral daripada jargon migas. Mereka duduk di kelas ekonomi, itupun tanpa sabuk pengaman. Siap dikeluarkan kapan saja, jika tak menyanyikan lagu yang sama dengan sang nakhoda politik.

Baca juga| Kepala Lingkungan Guncang Medan Gara Gara

Setiap ganti gubernur, gerbong diganti!

Bukan evaluasi kinerja, bukan akuntabilitas, tapi hanya dibutuhkan loyalitas atau penjulur lidah. Tak heran, PGE seperti rumah kontrakan: penghuninya sementara, interiornya dirombak sesuai selera penguasa baru. Bahkan cermin pun diganti, agar yang terlihat hanya pantulan kekuasaan di eranya. Jika buruk rupa cermin pun siap dibelah.

Dulu katanya mau dikelola secara profesional. Bahkan sudah ambil alih WK B dari Pertamina Hulu Energi. Sudah ada kontrak gas dengan PIM, sudah bagi 10% Participating Interest ke BUMD. Tapi apa gunanya aset strategis kalau manajemen seperti warung kopi? Duduk dulu, siapa tahu dapat jabatan. Ngopi dulu, mungkin besok jadi komisaris.

Melihat opera kampung (an) ini investor pasti tersenyum. Tapi senyumnya mirip orang yang baru saja ditawarkan saham tambang di atas tanah longsor. Tak ada kepastian hukum. Hari ini Dirut A, besok Dirut B. Belum sempat tanda tangan MOU, sudah disuruh ulang dari awal karena yang menandatangani sudah bukan bagian dari “kelompok penguasa.” Jika begini caranya, bukan hanya investasi yang kabur menjauh, tapi juga akal waras.

Peresmian bandara kemarin disambut dengan tepung tawar. Simbol keselamatan dan keberkahan, kata ulama. Tapi tak ada ritual yang bisa menyelamatkan perusahaan yang setiap harinya dicekik oleh kepentingan sempit dan udik itu. Mau tambah pesawat? Silakan. Tapi selama manajemennya masih ditentukan lewat "rapat elite" daripada rapat kerja, jangan harap penerbangan ini menuju masa depan. Bisa-bisa, mendarat darurat di padang politik tak bertuan.

PGE mestinya jadi mercusuar. Tapi saat ini lebih mirip mercusuar yang lampunya diganti tiap musim kampanye. Visi besarnya memang melambung tinggi. Tapi pelaksanaannya masih pakai “sistem hajatan” yang penting rame, yang penting bagi-bagi kursi, yang penting ada cuan.

Sungguh, di negeri yang serius membangun energi, jabatan direksi ditentukan oleh rekam jejak dan kinerja. Tapi di Aceh, kadang cukup dengan rekaman WhatsApp dan jejak komentar di grup pendukung sambil senyum-senyum tipis, lalu jilat tapak sandal tuan governor.

Jadi, selamat datang di PGE Airlines. Maskapai dengan satu-satunya rute tetap: dari mimpi menuju kemandirian energi, terjebak ranjau politik penuh ambisi pribadi.

Gerbang Surga Subuh Berkah : Jama’ah Penuhi Masjid Amaliah, Iman Menguat dan Umat Bersatu

 

LTN, Deli Serdang | Suasana penuh keimanan menyelimuti Masjid Amaliah, Desa Bakaran Batu, Kecamatan Batang Kuis, saat digelarnya Pengajian Subuh Berjamaah dalam program Gerbang Surga, Minggu, 15 Juni 2025. Hati para Jama’ah seolah disiram ketenangan dan keikhlasan, memperkuat tekad untuk terus istiqomah dalam menjalankan perintah Allah SWT.

Dalam kesempatan penuh berkah ini, Ustaz Muhammad Saad memberikan siraman rohani yang menggugah. Ia menekankan pentingnya menjaga Sholat berjamaah dan memakmurkan Masjid. “Kini banyak Umat yang melupakan Masjid, sementara tempat hiburan justru ramai hingga pagi hari. Padahal, kekuatan Umat Islam terletak pada Masjidnya yang Makmur dan Sholat berjamaah yang terjaga,” ucap Ustaz Saad dalam ceramahnya.

Kegiatan ini semakin bermakna dengan kehadiran Anggota DPRD Kabupaten Deli Serdang, Haji Sarifuddin Nasution, yang turut memberikan pencerahan kepada Jama’ah. Dalam penyampaiannya, ia berkata, “Keindahan iman dalam dada kita akan menciptakan perubahan besar dalam diri dan Umat. Jika seluruh Umat Islam menjaga Sholat seperti hari Jumat, maka kaum Yahudi pun akan mengembalikan Baitul Maqdis kepada kita. Kemenangan Islam bukan mustahil jika kita kembali pada Shaf yang lurus dan hati yang bersatu.

Tak hanya itu, kehadiran Kepala Desa Bakaran Batu, Bapak Muslim Susanto, juga membawa semangat tersendiri. Sosok pemimpin yang dikenal akrab dengan masyarakat ini menyampaikan rasa syukurnya atas terselenggaranya pengajian Gerbang Surga.

“Kegiatan ini menjadi langkah nyata dalam membangun keimanan dan kebersamaan masyarakat. Semoga Masyarakat Desa Bakaran Batu semakin rajin beribadah dan menebar kebaikan dalam kehidupan sehari-hari,” harapnya.

Pengajian ditutup dengan momen kebersamaan yang hangat, saat para Jama’ah berjabat tangan dengan Ustaz dan Tokoh Masyarakat, menciptakan suasana Ukhuwah yang kental. Masyarakat Desa Bakaran Batu mengucapkan terima kasih atas kehadiran Ustaz dan Anggota DPRD Kabupaten Deli Serdang yang telah menyempatkan waktu untuk memotivasi dan menghidupkan Syiar Islam di Masjid Amaliah.

__________________________________________